JAKARTA,quickqapp官方版 DISWAY.ID-  PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 (Daop 1) Jakarta melaksanakan kegiatan penertiban berupa pemagaran di area emplasemen Stasiun Tanjung Priok. 

Hal ini merupakan langkah awal dalam rangka rencana pembangunan Kantor Resort Jalan Rel dan Jembatan Tanjung Priok di atas lahan milik PT KAI (Persero).

BACA JUGA:Brak! Ioniq 5 Seruduk Puluhan Motor di Helens Sunter, 4 Orang Luka-luka

BACA JUGA:Macet Horor Tanjung Priok, Pelindo Janji Selesai Akhir Pekan Ini

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan bahwa pelaksanaan penertiban dan pemagaran aset milik KAI Daop 1 Jakarta ini dilaksanakan pada Rabu 16 April 2025. 

KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat di Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebelum melaksanakan kegiatan penertiban aset ini.

"Sosialisasi dan Musyawarah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025 dan dilanjutkan lagi pada tanggal 18 februari 2025 yang dihadiri oleh Lurah Tanjung Priok, tokoh masyarakat Babinsa dan Babinkamtibmas setempat," ujar Ixfan dari Jakarta dikutip Sabtu, 19 April 2025. 

Dalam hal ini, KAI Daop 1 Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Utara, terkait bantuan keamanan selama kegiatan penertiban dan pemagaran yang berlangsung

BACA JUGA:Aktivitas Bongkar Muat Pelabuhan NPCT1 Jadi Biang Kerok Kemacetan di Tanjung Priok!

“Pemagaran dilakukan pada lahan seluas 1200 M2 (± 20 X 60 M) yang akan dibangun Kantor Dinas Jalan Rel dan Jembatan Tanjung Priok," kata Ixfan.

PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada seluruh pihak yang berada di sekitar area tersebut untuk mendukung proses penertiban ini demi kelancaran pembangunan fasilitas perkeretaapian yang akan menunjang operasional dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

"Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi  Humas Daop 1 Jakarta, Email: [email protected], Telepon: (021) 21394263," pungkas Ixfan.

Langkah ini sejalan dengan komitmen PT KAI untuk memastikan seluruh aset negara yang dikelola dapat digunakan secara optimal sesuai peruntukannya, serta terhindar dari potensi penyalahgunaan dan okupasi ilegal.