DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri
JAKARTA,quickq下载ios DISWAY.ID- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjafudian memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan terbaru yang disebut mengembalikan ujian nasional (UN).
Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional.
"Kebijakan ini harus dibangun melalui dialog terbuka dengan para guru, siswa, orang tua, dan akademisi. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kebijakan UN tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan," tutur Hetifah dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025.
BACA JUGA:Mendikdasmen: Ujian Nasional hanya untuk Sekolah Terakreditasi
Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan sistem penilaian yang lebih holistik.
"Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," tandasnya.
Ia pun mengingatkan kembali pada pengalaman sebelumnya, di mana UN kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, bahkan orang tua.
BACA JUGA:Bocoran Mendikdasmen! Ujian Nasional Bisa Digelar Kembali, Beda Sistem dengan Sebelumnya
Maka dari itu, lanjutnya, sangat penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi UN tanpa rasa cemas berlebihan.
Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan UN harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional.
"Kami berharap bahwa UN dapat menjadi bagian dari visi pendidikan yang konsisten, bukan sekadar perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian menteri," lanjutnya.
BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Sinyal Ujian Nasional Bakal Ada Lagi, Mulai Tahun Depan?
Di samping itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas UN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
"Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN tanpa dasar yang jelas."
- 1
- 2
- »
(责任编辑:时尚)
- ·Puluhan Virus Baru Terdeteksi di China, Berpotensi Menular ke Manusia
- ·Kejadian Langka, Hiu 3 Meter Serang Turis Lansia di Pantai Tobago
- ·Dua Tempat Hiburan Malam di PIK Dirazia, 9 Pengunjung Positif Narkoba
- ·Lengkap, Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama 2024, Ada 27 Hari
- ·Jepang Pakai Sistem Baru untuk Turis Indonesia, Cegah Overstay Ilegal
- ·Dua Tempat Hiburan Malam di PIK Dirazia, 9 Pengunjung Positif Narkoba
- ·Firli Bahuri Diperiksa bersama 3 Orang Hari ini
- ·HIT FM招募计划:精准打榜,一起出道!
- ·BEI Putuskan GDST Keluar dari Radar Khusus, Apa Artinya bagi Investor?
- ·Music Festival
- ·7 Cara Bikin Olahraga Jadi Menyenangkan, Anti Capek
- ·RI Akan Lampaui Target RUKN Energi Terbarukan Jika PLN Konsisten Impelementasikan RUPTL
- ·请接收美行思远10月的邀请函!
- ·奥克兰大学建筑设计专业排名多少?
- ·JK Sebut Pramono Sebagai Sosok Pekerja Keras: Beliau Tidak Meledak
- ·Prabowo Subianto Singgung Usung Anies Nyagub DKI saat Debat Capres Pertama
- ·被AI抢饭碗?插画师:在忙,勿cue!
- ·Novel Baswedan: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Usai Diminta Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus e
- ·Nah Lho, Hari Ini, Kantor Yasonna Bakal Digeruduk Warga Tanjung Priok
- ·4 Jenazah Korban Pesawat TNI AU Super Tucano Dimakamkan Secara Militer Hari Ini