会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri!

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

时间:2025-06-05 02:05:27 来源:quickq官网登录 作者:综合 阅读:633次

JAKARTA,quickq下载ios DISWAY.ID- Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjafudian memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan terbaru yang disebut mengembalikan ujian nasional (UN).

Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional.

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

"Kebijakan ini harus dibangun melalui dialog terbuka dengan para guru, siswa, orang tua, dan akademisi. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kebijakan UN tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata dunia pendidikan," tutur Hetifah dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025.

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

BACA JUGA:Mendikdasmen: Ujian Nasional hanya untuk Sekolah Terakreditasi

DPR Minta Wacana Ujian Nasional 2026 Tak Bebani Siswa dan Guru Imbas Pergantian Menteri

Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan sistem penilaian yang lebih holistik.

"Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada hasil tes, tetapi juga mencakup aspek perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara keseluruhan," tandasnya. 

Ia pun mengingatkan kembali pada pengalaman sebelumnya, di mana UN kerap menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, bahkan orang tua.

BACA JUGA:Bocoran Mendikdasmen! Ujian Nasional Bisa Digelar Kembali, Beda Sistem dengan Sebelumnya

Maka dari itu, lanjutnya, sangat penting untuk menyediakan program pendampingan dan pelatihan yang membantu siswa menghadapi UN tanpa rasa cemas berlebihan.

Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa kebijakan UN harus relevan dengan perkembangan kurikulum dan sistem pendidikan nasional.

"Kami berharap bahwa UN dapat menjadi bagian dari visi pendidikan yang konsisten, bukan sekadar perubahan kebijakan yang mengikuti pergantian menteri," lanjutnya.

BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Sinyal Ujian Nasional Bakal Ada Lagi, Mulai Tahun Depan?

Di samping itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkala untuk menilai efektivitas UN dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

"Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan sekadar menggantikan AN tanpa dasar yang jelas."

  • 1
  • 2
  • »

(责任编辑:时尚)

相关内容
  • 7 Camilan Berprotein Tinggi, Tak Perlu Takut BB Naik saat Diet
  • Cegah Pneumonia dengan Vaksin PCV15, Ini Cara Mendapatkannya
  • Cerita SE Gubernur Aceh, Pabrik Bandel dan Harga TBS Petani Sawit
  • Tilang Manual Tak Berlaku Selama Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polri: Hanya Teguran
  • Rayakan Hari Batik Nasional, Kenalkan Kebudayaan Indonesia lewat Kemasan Baru Oreo
  • Vaksin Covid
  • 北卡大学 x 美行思远
  • 交互设计专业留学作品集怎么做?
推荐内容
  • Erick Thohir Soal Penolakan Ray Dalio: 'Itu Ranahnya Danantara'
  • Kapolri Bilang Tak Ada Tembak Menembak!, RG: Kompolnas, Nista!
  • 英国硕士25Fall申请!TOP院校申请开放时间保姆级整理!
  • Novel Baswedan: Agus Rahardjo Sempat Mau Mundur Usai Diminta Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus e
  • Sukses Kembangkan Talenta Digital di Indonesia, Menaker Yassierli Berikan Apresiasi pada Huawei
  • 伦艺教授兼博导Kim Noce带你学动画,官方课程即将上线!