会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis!

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

时间:2025-06-09 04:55:09 来源:quickq官网登录 作者:知识 阅读:177次

JAKARTA,quickq苹果手机怎么下载 DISWAY.ID--Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memastikan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan upaya pemerintah untuk menggalang dana membiayai program makan siang gratis.

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

BACA JUGA:Moeldoko: Tapera Bukan Potong Gaji Atau Iuran Tapi Tabungan

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

BACA JUGA:Cegah Korupsi, Komite Tapera Dibentuk, Diketuai Kementerian PUPR

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

Apalagi, kata Moeldoko, untuk membiayai Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan," ucap eks Panglima TNI itu.

Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia pun menjamin uang Tapera akan aman tanpa dikorupsi. Sebab, lanjut dia, pemerintah akan membentuk komite tapera guna mencegah terjadinya korupsi.

BACA JUGA:Moeldoko Jelaskan Dasar Program Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah

BACA JUGA:Tolak Iuran Wajib Tapera, Bos APINDO: Beban Pungutan yang Ditanggung Pengusaha sudah Besar

Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan usai pemerintah berkaca dari sejumlah lembaga asuransi pemerintah yang terkena kasus korupsi, termasuk PT Asabri (Persero).

"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera, ketuanya adalah menteri PUPR, dengan anggota Menkeu, Menaker, komisioner OJK, dan profesional," kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko berharap dengan adanya pengawasan seperti itu, maka bisa bersifat transparan.

"Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," tuturnya.

(责任编辑:娱乐)

相关内容
  • Muncul Kabar Anies Baswedan Bakal Jadi Menteri Kabinet Prabowo
  • Ini 3 Kelompok yang Berkesempatan Ikut Seleksi UTBK SNBT 2025 secara gratis, Siapa Saja?
  • 法国巴黎国立美术学校排名如何?
  • Viral Trik Melacak Status Penerbangan, Cukup Pakai SMS
  • Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta
  • Ini 3 Kelompok yang Berkesempatan Ikut Seleksi UTBK SNBT 2025 secara gratis, Siapa Saja?
  • Nasib Sritex di Ujung Tanduk, BEI Intensif Koordinasi dengan OJK
  • Besok Gelar RUPS, Semen Indonesia (SMGR) Mau Minta Restu Jalankan Kegiatan Usaha Baru
推荐内容
  • Teh untuk Penderita Diabetes, Bantu Kontrol Kadar Gula Darah
  • 日本留学艺术专业申请攻略!
  • Tingkatkan Daya Saing, Kemenperin Gelar CBI untuk Industri Kreatif dan Kriya
  • Praktik Korupsi di Balik Serangan Ransomware PDNS Kominfo Era Budi Arie, Siapa Saja yang Terlibat?
  • Bandara Ini Cuma Muncul 13 Hari dalam Setahun, Lalu Lenyap Tanpa Jejak
  • Mendikdasmen Salurkan Bantuan ke 114 Sekolah di Bekasi Terdampak Banjir