会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis!

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

时间:2025-06-09 06:03:51 来源:quickq官网登录 作者:探索 阅读:450次

JAKARTA,quickq下载iosjs7 DISWAY.ID--Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko memastikan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan upaya pemerintah untuk menggalang dana membiayai program makan siang gratis.

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

BACA JUGA:Moeldoko: Tapera Bukan Potong Gaji Atau Iuran Tapi Tabungan

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

BACA JUGA:Cegah Korupsi, Komite Tapera Dibentuk, Diketuai Kementerian PUPR

Moeldoko: Tapera Bukan untuk Biayai IKN hingga Makan Gratis

Apalagi, kata Moeldoko, untuk membiayai Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan," ucap eks Panglima TNI itu.

Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia pun menjamin uang Tapera akan aman tanpa dikorupsi. Sebab, lanjut dia, pemerintah akan membentuk komite tapera guna mencegah terjadinya korupsi.

BACA JUGA:Moeldoko Jelaskan Dasar Program Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah

BACA JUGA:Tolak Iuran Wajib Tapera, Bos APINDO: Beban Pungutan yang Ditanggung Pengusaha sudah Besar

Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan usai pemerintah berkaca dari sejumlah lembaga asuransi pemerintah yang terkena kasus korupsi, termasuk PT Asabri (Persero).

"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera, ketuanya adalah menteri PUPR, dengan anggota Menkeu, Menaker, komisioner OJK, dan profesional," kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko berharap dengan adanya pengawasan seperti itu, maka bisa bersifat transparan.

"Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," tuturnya.

(责任编辑:综合)

相关内容
  • Pahami Modifikasi Vario 150: Tingkatkan Performa dan Estetika Motor
  • Anggota DPRD Banten Didatangi Satgassus Anti Korupsi Polri, Ada Apa?
  • Anggota DPRD Banten Didatangi Satgassus Anti Korupsi Polri, Ada Apa?
  • Jokowi: Negara Manapun Tidak Ada yang Bisa Hentikan Industrialisasi Indonesia!
  • Finalis Miss Universe Ekuador Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun
  • FOTO: Atlet Perancis Pecahkan Rekor Dunia Panjat Tali di Menara Eiffel
  • Kedekatan Anggota Paspampres dengan 2 TNI Penganiaya Masykur Hingga Tewas Diungkap Danpomdam Jaya
  • Kisah dan Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Perang Badar
推荐内容
  • Kesaksian Linda Sahabat Vina Cirebon Usai Diperiksa 5 jam, Tak Kenal Pegi Setiawan
  • Kisah dan Pelajaran yang Bisa Dipetik dari Perang Badar
  • Bela Jokowi dari Perkataan 'Bajingan Tolol', Prabowo Sebut Rocky Gerung Keliru dan Gegabah!
  • Ketua MUI Singgung Lengan Baju Ganjar Pranowo Saat di Video Azan: Kenapa Tidak Digulung?
  • Finalis Miss Universe Ekuador Meninggal Dunia di Usia 28 Tahun
  • Rocky Gerung Tak Hadir, Sidang Gugatan di PN Jaksel Ditunda, Rumahnya Kosong